BENTUK
BADAN USAHA DI INDONESIA
DAN
PROSEDUR LEGALITAS
A.
BADAN
USAHA
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis
yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Berikut adalah beberapa macam bentuk
badan usaha :
1.
PERUSAHAAN
PERSEORANGAN
Perusahaan
perseorangan merupakan perusahaan yang kegiatan usaha, modal, dan manajemennya
ditangani oleh satu orang. Pemilik usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau
direktur sendiri, sehingga tanggung jawabnya tidak terbatas.
2.
KOPERASI
Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.
3.
BUMN
(BADAN USAHA MILIK NEGARA)
BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau
sebagian modal dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN
adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Ada 3 bentuk badan usaha BUMN,
yaitu :
1. Perjan (Perusahaan Jawatan)
Perjan merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan fokus melayani masyarakat. Contoh perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api).
2. Perum (Perusahaan Umum)
Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Contoh perum : Perumka (Perum Kereta Api).
1. Perjan (Perusahaan Jawatan)
Perjan merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan fokus melayani masyarakat. Contoh perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api).
2. Perum (Perusahaan Umum)
Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Contoh perum : Perumka (Perum Kereta Api).
3. Persero
Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak seperti perjan dan perum, Selain mencari keuntungan, persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Contoh persero : PT.KAI (Persero Kereta Api Indonesia).
Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak seperti perjan dan perum, Selain mencari keuntungan, persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Contoh persero : PT.KAI (Persero Kereta Api Indonesia).
4.
BUMS (BADAN USAHA
MILIK SWASTA)
Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS
adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau
sekelompok orang. Berdasarkan badan hukumnya, BUMS dibedakan menjadi :
1. Firma (Fa)
Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari anggota pendiri.
Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari anggota pendiri.
2.
CV ( commanditaire vennootschap )
Perusahaan
Komanditier atau yang biasa disingkat menjadi CV meruapakan perusahaan
persekutuan yang didirikan berbadasarkan saling percaya. CV merupakan salah
satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha
namun modal minim.
3.
PT ( Perseroan Terbatas )
Merupakan
badan hukum perusahaan yang banyak diminati pengusaha. Karena badan hukum ini
punya kelebihan dibanding lainnya seperti
luasnya badan usaha yang bisa dimiliki, bebas dalam pergerakan bidang usaha dan
tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya pada modal yang disetorkan.
4.
Yayasan
Yayasan
merupakan salah satu bentuk – bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari
untung. Tujuan lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum.
B.
PROSEDUR LEGALITAS
1)
Tahapan pengurusan
izin pendirian
Bagi
perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi
kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada
tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent
yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Berikut ini
adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :
·
Tanda
Daftar Perusahaan.
·
NPWP.
·
Bukti
Diri.
Selain itu terdapat
beberapa izin lainnya yang harus dipenuhi yaitu :
·
Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan oleh Dep. Perdagangan.
·
Surat
Izin Usaha Indrustri (SIUI) dikeluarkan oleh Dep.Perindustrian
·
Izin
Domisili.
·
Izin
Gangguan.
·
Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).
·
Izin dari
Dep.Teknis.
2)
Tahapan pengesahan
menjadi badan hukum
Tidak
semua badan usaha berbadan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang
dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang
harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak
boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Adapun pengakuan badan hukum bisa
didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang
Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).
3)
Tahapan
penggolongan menurut bidang yang dijalani
Usaha
dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang
dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin
disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan,
pertambangan, perdagangan, dsb.
4)
Tahapan
mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain.
Hal ini
terkait dengan izin departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis
kegiatan badan usaha tersebut. Namun diluar itu, badan usaha juga harus
mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan
dengan operasional badan usaha.
Sumber
: