Jumat, 27 Oktober 2017

Badan Usaha

BENTUK BADAN USAHA DI INDONESIA
DAN PROSEDUR LEGALITAS

A.    BADAN USAHA
            Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Berikut adalah beberapa macam bentuk badan usaha :
1.      PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang kegiatan usaha, modal, dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Pemilik usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri, sehingga tanggung jawabnya tidak terbatas.

2.      KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

3.      BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)
BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Ada 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu :
 
1. Perjan (Perusahaan Jawatan)
Perjan merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan fokus melayani masyarakat. Contoh perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api).
 
2. Perum (Perusahaan Umum)
Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Contoh perum : Perumka (Perum Kereta Api).

3. Persero
Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak seperti perjan dan perum, Selain mencari keuntungan, persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Contoh persero : PT.KAI (Persero Kereta Api Indonesia).

4.      BUMS (BADAN USAHA MILIK SWASTA)

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan badan hukumnya, BUMS dibedakan menjadi :
1. Firma (Fa)
Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari anggota pendiri.

2. CV ( commanditaire vennootschap )
Perusahaan Komanditier atau yang biasa disingkat menjadi CV meruapakan perusahaan persekutuan yang didirikan berbadasarkan saling percaya. CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun modal minim.

3. PT ( Perseroan Terbatas )
Merupakan badan hukum perusahaan yang banyak diminati pengusaha. Karena badan hukum ini punya kelebihan  dibanding lainnya seperti luasnya badan usaha yang bisa dimiliki, bebas dalam pergerakan bidang usaha dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya pada modal yang disetorkan.

4. Yayasan
Yayasan merupakan salah satu bentuk – bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung. Tujuan lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum.

B.     PROSEDUR LEGALITAS

1)      Tahapan pengurusan izin pendirian
Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :
·         Tanda Daftar Perusahaan.
·         NPWP.
·         Bukti Diri.
Selain itu terdapat beberapa izin lainnya yang harus dipenuhi yaitu :
·         Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan oleh Dep. Perdagangan.
·         Surat Izin Usaha Indrustri (SIUI) dikeluarkan oleh Dep.Perindustrian
·         Izin Domisili.
·         Izin Gangguan.
·         Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
·         Izin dari Dep.Teknis.

2)      Tahapan pengesahan menjadi badan hukum
Tidak semua badan usaha berbadan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).

3)      Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani
Usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, dsb.

4)      Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain.
Hal ini terkait dengan izin departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha tersebut. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha.

Sumber :


Tidak ada komentar:

Posting Komentar